Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 12 Tahun 2007

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Sekadau. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah perkembangan pesat Kabupaten Sekadau yang memerlukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pembentukan kelurahan. Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan.

Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi persyaratan luas wilayah yang tidak berubah, jumlah penduduk minimal (4500 jiwa atau 900 KK untuk Wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK untuk diluar wilayah Jawa dan Bali), sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya masyarakat, dan peningkatan volume pelayanan. Mekanisme perubahan status desa menjadi kelurahan meliputi prakarsa masyarakat, usul kepada BPD dan Kepala Desa, pembahasan oleh BPD, usul Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, observasi oleh Tim Kabupaten/Kota, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan oleh DPRD bersama Bupati, dan penetapan oleh Bupati.

Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah kabupaten dan dikelola oleh kelurahan untuk kepentingan masyarakat setempat. Peraturan ini juga mengatur tentang nama, luas, batas, dan pembagian wilayah kelurahan, serta struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja kelurahan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Dalam hal belum ditetapkannya lurah definitif, maka Kepala Desa masih tetap menjalankan tugas sampai batas masa jabatannya dengan berpedoman kepada struktur organisasi dan tata kerja kelurahan. 2. Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan maka hal-hal yang menyangkut urusan kewenangan, kekayaan desa, keuangan, dan kepegawaian akan diatur dalam Peraturan Bupati atau Keputusan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, segala bentuk ikatan antara pemerintah desa dengan pihak lain masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan maka lembaga Badan Perwakilan Desa (BPD) dihapus.

(-)