[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","83b377b7-e416-428d-8ba1-9243f2a06497","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2025","number","55","year","2025","published_date","2025-12-31","effective_date","2026-01-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat","subject_matter","PP ini mengatur mengenai Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. PP ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintahan Daerah untuk menetapkan Tindak Pidana Adat yang tidak diatur dalam KUHP dalam Peraturan Daerah. Tindak Pidana Adat yang unsur perbuatannya sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, berlaku ketentuan dalam KUHP.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Cara - Kriteria - Penetapan - Hukum yang Hidup
2025
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 55, LN 2025 (197), TLN (7152): 11 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 1 Tahun 2023. \n PP ini mengatur mengenai Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. PP ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintahan Daerah untuk menetapkan Tindak Pidana Adat yang tidak diatur dalam KUHP dalam Peraturan Daerah. Tindak Pidana Adat yang unsur perbuatannya sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, berlaku ketentuan dalam KUHP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2026. \n Lampiran file: 16 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 11 dan penjelasan hlm 12 sd 16) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);","scope_and_parties","Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintahan Daerah untuk menetapkan Tindak Pidana Adat yang tidak diatur dalam KUHP dalam Peraturan Daerah. Tindak Pidana Adat yang unsur perbuatannya sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, berlaku ketentuan dalam KUHP. Hukum yang Hidup dalam Masyarakat harus memenuhi kriteria sesuai nilai Pancasila, UUD NRI 1945, HAM, asas hukum umum, dan diakui serta dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat setempat. Tindak Pidana Adat harus bersifat melawan hukum adat, diancam dengan pemenuhan kewajiban adat, tidak diatur dalam KUHP, dan berlaku bagi setiap orang di wilayah hukum adat tersebut. Ketentuan mengenai jenis Tindak Pidana Adat diatur dengan Peraturan Daerah. Usulan Tindak Pidana Adat dapat berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD, atau Masyarakat Hukum Adat, yang kemudian diteliti dan diputuskan untuk dibentuk menjadi Peraturan Daerah. Peraturan Daerah mengenai Tindak Pidana Adat harus melibatkan partisipasi bermakna dari Masyarakat Hukum Adat. Rancangan Peraturan Daerah akan diperiksa oleh Menteri untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria. Terhadap Tindak Pidana Adat dikenai sanksi pemenuhan kewajiban adat setempat yang termuat dalam Peraturan Daerah, yang dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II KUHP untuk perseorangan. Penanganan Tindak Pidana Adat diutamakan oleh Lembaga Adat bersama Satuan Polisi Pamong Praja melalui musyawarah. Perkara Tindak Pidana Adat tidak dapat diproses dalam peradilan pidana jika pelaku telah melaksanakan kewajiban adat, dinyatakan tidak bersalah, atau perbuatan tersebut bukan Tindak Pidana Adat. Jika pelaku tidak melaksanakan hasil keputusan, Tindak Pidana Adat diselesaikan berdasarkan hukum acara pidana.","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan Tindak Pidana Adat yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Peraturan Daerah. Peraturan ini menegaskan bahwa Tindak Pidana Adat yang unsur perbuatannya sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana dalam KUHP akan mengikuti ketentuan KUHP. Hukum yang Hidup dalam Masyarakat yang menjadi dasar penetapan Tindak Pidana Adat harus memenuhi kriteria kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, serta harus diakui dan dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat setempat. Kriteria Tindak Pidana Adat meliputi sifat melawan hukum adat, ancaman pidana berupa pemenuhan kewajiban adat, tidak diatur dalam KUHP, dan berlaku bagi setiap orang di wilayah hukum adat tersebut. Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Tindak Pidana Adat melibatkan usulan dari Pemerintah Daerah, DPRD, atau Masyarakat Hukum Adat, yang kemudian melalui proses penelitian dan kajian sebelum diputuskan untuk dibentuk menjadi Peraturan Daerah. Proses ini menekankan partisipasi bermakna dari Masyarakat Hukum Adat. Rancangan Peraturan Daerah akan diperiksa oleh Menteri untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan. Sanksi yang dikenakan adalah pemenuhan kewajiban adat setempat, yang nilainya dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dalam KUHP untuk perseorangan. Penanganan Tindak Pidana Adat diutamakan melalui musyawarah antara Lembaga Adat dan Satuan Polisi Pamong Praja. Perkara Tindak Pidana Adat tidak akan diproses lebih lanjut dalam peradilan pidana jika pelaku telah memenuhi kewajiban adat, dinyatakan tidak bersalah, atau perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Adat. Namun, jika pelaku tidak melaksanakan hasil keputusan musyawarah, penyelesaian akan mengikuti hukum acara pidana.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Terhadap Tindak Pidana Adat dikenai sanksi pemenuhan kewajiban adat setempat yang termuat dalam Peraturan Daerah mengenai Tindak Pidana Adat.\n2. Pemenuhan kewajiban adat setempat untuk perseorangan dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dalam KUHP.\n3. Pemenuhan kewajiban adat setempat untuk korporasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Dalam hal pelaku tidak melaksanakan hasil keputusan musyawarah, Tindak Pidana Adat diselesaikan berdasarkan hukum acara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana hakim dapat menjatuhkan putusan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II dalam KUHP untuk perseorangan, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk korporasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 55 OF 2025
ON
PROCEDURES AND CRITERIA FOR DETERMINING LIVING LAW
IN SOCIETY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering\n :	that to implement the provisions of Article 2 paragraph (3) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, it is necessary to stipulate a Government Regulation on Procedures and Criteria for Determining Living Law in Society;
Bearing in Mind\n :	\n \n Article 5 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945; \n Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6842); \n \n

\n\n \n \n \n \n \n \n

Has decided\n :

GOVERNMENT REGULATION ON PROCEDURES
AND CRITERIA FOR DETERMINING LIVING LAW IN
SOCIETY.

HAS DECIDED:

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=83b377b7-e416-428d-8ba1-9243f2a06497","actionData","errors"]