Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 229.K/MB.01/MEM.B/2026

Keputusan Menteri ini ditetapkan sebagai langkah strategis untuk mencegah potensi hilangnya penerimaan negara akibat praktik under invoicing, transfer pricing, serta manipulasi kuantitas dan kualitas komoditas mineral dan batubara. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan dan penjualan komoditas tersebut.

Subjek yang diatur dalam kebijakan ini meliputi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUP sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, serta pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan. Langkah pengawasan dilakukan melalui verifikasi teknis oleh surveyor melalui sistem Modul Verifikasi Penjualan (MVP), sinkronisasi laporan penjualan dengan pembayaran iuran produksi/royalti melalui sistem e-PNBP, serta pemblokiran pembayaran iuran produksi/royalti atas permintaan Kementerian Keuangan.

Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan terkait pemeriksaan fisik komoditas ekspor dan peningkatan status manajemen risiko komoditas. Dalam pelaksanaannya, Menteri dapat berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk pertukaran data intelijen, optimalisasi sistem informasi, operasi bersama, serta pemeriksaan kesesuaian kuantitas komoditas dengan bukti pembayaran iuran produksi. Koordinasi juga dilakukan dengan Menteri Perhubungan untuk pengawasan moda transportasi pengangkutan komoditas.