Peraturan Wali Kota ini menetapkan Rencana Aksi Daerah (Renaksi) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Pemerintah Kota Tegal untuk periode 2024-2029. Kebijakan ini bertujuan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan guna memenuhi jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Ruang lingkup pelayanan dasar mencakup enam urusan wajib, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, dibentuk Tim Penerapan SPM yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Dokumen Renaksi SPM memuat pendahuluan, kondisi umum wilayah, analisis kondisi dan permasalahan pemenuhan SPM, strategi dan pemenuhan penerapan SPM, serta mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pendanaan untuk pelaksanaan Renaksi SPM bersumber dari APBD Kota Tegal dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
on desktop.