Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Walikota Sorong Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Peraturan Daerah Kota Sorong ini membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong. Pembentukan UPTD-PPA ini didasari oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018, yang bertujuan untuk menyediakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang rentan terhadap kekerasan.

UPTD-PPA memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah hukum. Fungsi layanan yang diselenggarakan meliputi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Susunan organisasi UPTD-PPA terdiri dari Kepala UPTD-PPA, pelaksana (konselor, mediator, pengadministrasi umum, pengemudi, petugas keamanan, dan penjaga asrama), dan kelompok jabatan fungsional.

Kepala UPTD-PPA bertugas memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan layanan perlindungan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD-PPA harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan UPTD-PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendapatan lain yang sah.

(-)

(-)