[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","8215ed1f-241e-49c7-a79b-0934f15902bb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak","short_title","Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002","number","23","year","2002","published_date","2002-10-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perlindungan Anak","subject_matter","1. KETENTUAN UMUM\r\n2. ASAS DAN TUJUAN\r\n3. HAK DAN KEWAJIBAN ANAK\r\n4. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB\r\n5. KEDUDUKAN ANAK\r\n6. KUASA ASUH\r\n7. PERWALIAN\r\n8. PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK\r\n9. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN\r\n10. PERAN MASYARAKAT\r\n11. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA\r\n12. KETENTUAN PIDANA\r\n13. KETENTUAN PERALIHAN\r\n14. KETENTUAN PENUTUP","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan-anak
2002
Undang-undang (UU) NO. 23, LN. 2002/ No. 109, TLN NO. 4235, LL SETNEG : 29 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perlindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;\r\nbahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;\r\nbahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;\r\nbahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;\r\nbahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;\r\nbahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. \n Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);\r\n Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);\r\n Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);\r\n Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);\r\n Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);\r\n Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);\r\n Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).\r\n \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. ASAS DAN TUJUAN\r\n3. HAK DAN KEWAJIBAN ANAK\r\n4. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB\r\n5. KEDUDUKAN ANAK\r\n6. KUASA ASUH\r\n7. PERWALIAN\r\n8. PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK\r\n9. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN\r\n10. PERAN MASYARAKAT\r\n11. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA\r\n12. KETENTUAN PIDANA\r\n13. KETENTUAN PERALIHAN\r\n14. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002. \n diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. \n Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.\r\n \n 44 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-undang ini disusun untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak dianggap sebagai amanah dan karunia Tuhan yang memiliki peran strategis dalam kelangsungan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak-hak anak tanpa diskriminasi.

Ketentuan Substansial: Undang-undang ini mengatur pembagian kewajiban dan tanggung jawab antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam perlindungan anak. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban negara dan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana perlindungan anak, serta kewajiban orang tua untuk mengasuh dan melindungi anak. Undang-undang ini juga mengatur tentang identitas anak, kuasa asuh, perwalian, pengasuhan, dan pengangkatan anak, serta perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat dan anak yang berhadapan dengan hukum.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan anak dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda. 2. Sanksi pidana termasuk penjara hingga 15 tahun dan denda hingga Rp 300.000.000,00 untuk pelanggaran berat seperti eksploitasi seksual dan perdagangan anak.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023","b805ce68-6e4b-4a6e-95cf-a792e3c705f2","amends",[],"amended_by",[111],{"_102":112,"_104":113,"_36":114},"UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014","83dd71f9-32cc-403a-9252-bdee577bba4b","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF 2002
CONCERNING
CHILD PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the Unitary State of the Republic of Indonesia guarantees the welfare of every citizen, including protection of children's rights which are human rights;
that children are a mandate and gift from God Almighty, inherent in them dignity as a whole human being;
that children are the buds, potential, and young generation who will continue the ideals of the nation's struggle, have a strategic role and have special characteristics that guarantee the continuity of the nation and state's existence in the future;
that in order for every child to be able to bear these responsibilities in the future, they need to be given the widest possible opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially, and have noble character; it is necessary to make protection efforts and to realize the welfare of children by providing guarantees for the fulfillment of their rights and the existence of non-discriminatory treatment;
that in order to realize child protection and welfare, institutional support and laws and regulations are needed that can guarantee its implementation;
that various laws only regulate certain matters concerning children and have not specifically regulated all aspects related to child protection;
that based on the considerations in letters a, b, c, d, e, and f, it is necessary to stipulate a Law on Child Protection;

In view of:

Article 20, Article 20A paragraph (1), Article 21, Article 28B paragraph (2), and Article 34 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare (State Gazette of 1979 Number 32, Supplement to State Gazette Number 3143);
Law Number 7 of 1984 concerning the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (State Gazette of 1984 Number 29, Supplement to State Gazette Number 3277);
Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts (State Gazette of 1997 Number 3, Supplement to State Gazette Number 3668);
Law Number 4 of 1997 concerning Persons with Disabilities (State Gazette of 1997 Number 9, Supplement to State Gazette Number 3670);
Law Number 20 of 1999 concerning Ratification of ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (ILO Convention concerning the Minimum Age for Permitted Employment) (State Gazette of 1999 Number 56, Supplement to State Gazette Number 3835);
Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (State Gazette of 1999 Number 165, Supplement to State Gazette Number 3886);
Law Number 1 of 2000 concerning Ratification of ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (\nILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of The Worst Forms of Child Labour (State Gazette of 2000 Number 30, Supplement to State Gazette Number 3941);

With approval :
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDES :

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate :

LAW ON CHILD PROTECTION.

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=8215ed1f-241e-49c7-a79b-0934f15902bb","actionData","errors"]