[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","81c8750c-cbdf-421e-b1ec-113e2addeadb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":88,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021","number","56","year","2021","published_date","2021-03-30","effective_date","2021-03-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"9214a808-50af-4504-a541-b75907e6ecdc","Kekayaan Intelektual","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik","subject_matter","PP ini mengatur mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, pusat data lagu dan/atau musik, tata cara pengelolaan royalti, dan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN. Penggunaan Secara Komersial disini adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Bentuk layanan publik yang bersifat komersial meliputi: 1) seminar dan konferensi komersial; 2) restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; 3) konser musik; 4) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; 5) pameran dan bazar; 6) bioskop; 7) nada tunggu telepon; 8) bank dan kantor; 9) pertokoan; 10) pusat rekreasi; 11) lembaga penyiaran televisi; 12) lembaga penyiaran radio; 13) hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan 14) usaha karaoke.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan - Royalti - Hak Cipta - Lagu - Musik
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 56, LN.2021/No.86, TLN No.6675, jdih.setkab.go.id : 13 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
ABSTRAK:	\n \n Untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu disusun suatu sistem Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. \n PP ini mengatur mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, pusat data lagu dan/atau musik, tata cara pengelolaan royalti, dan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN. Penggunaan Secara Komersial disini adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Bentuk layanan publik yang bersifat komersial meliputi: 1) seminar dan konferensi komersial; 2) restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; 3) konser musik; 4) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; 5) pameran dan bazar; 6) bioskop; 7) nada tunggu telepon; 8) bank dan kantor; 9) pertokoan; 10) pusat rekreasi; 11) lembaga penyiaran televisi; 12) lembaga penyiaran radio; 13) hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan 14) usaha karaoke. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021. \n Penjelasan 4 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi pemilik Hak Terkait atas lagu dan/atau musik. Kebijakan ini mengatur pengelolaan royalti hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN) yang bertugas menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Penggunaan komersial lagu dan/atau musik diwajibkan membayar royalti melalui LMKN. Peraturan ini juga mengatur pencatatan lagu dan/atau musik dalam pusat data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, peraturan ini memberikan keringanan tarif royalti bagi usaha mikro dan mengatur penyelesaian sengketa terkait pendistribusian royalti melalui mediasi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik yang belum dapat dilakukan melalui SILM, pendistribusian Royalti dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 56 OF 2021
CONCERNING
MANAGEMENT OF COPYRIGHT ROYALTIES FOR SONGS AND/OR MUSIC

With the grace of God Almighty

President of the Republic of Indonesia,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to provide protection and legal certainty for the economic rights of Related Rights holders to economic rights over songs and/or music, as well as every Person who makes Commercial Use of songs and/or music, it is necessary to regulate the Management of Copyright Royalties for songs and/or music;
that in order to optimize the management function of Copyright Royalties for the utilization of Creations and Related Rights products in the field of songs and/or music in accordance with the provisions of Article 87, Article 89, and Article 90 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, it is necessary to develop a system for managing Copyright Royalties for songs and/or music carried out by a national collective management organization; and
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Government Regulation regarding the management of Copyright Royalties for songs and/or music.

In view of:

Article 5 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 266, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5599).

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

GOVERNMENT REGULATION CONCERNING THE MANAGEMENT OF COPYRIGHT ROYALTIES FOR SONGS AND/OR MUSIC.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=81c8750c-cbdf-421e-b1ec-113e2addeadb","actionData","errors"]