Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2017

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Also known as: Perka BNN 15/2017 · Perka BNN No. 15 Tahun 2017 · Perka BNN Nomor 15 Tahun 2017

Status:

Inactive

•Effective Date:10 Juli 2017•Publication Date:10 Juli 2017

Pengendalian Internal Pemerintah

Information

TypePeraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

ThemePenerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

LocationBadan Narkotika Nasional

Effective Date10 Juli 2017

Publication Date10 Juli 2017

Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan BNN No. 1 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Grand Design Teknologi Informasi Dan Komunikasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2016-2019, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Persediaan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Persediaan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Dan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 912) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395)

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mengatur tentang penerapan Manajemen Risiko di lingkungan BNN. Tujuan Manajemen Risiko di lingkungan BNN adalah untuk meningkatkan pencapaian sasaran organisasi, mendorong manajemen yang proaktif, memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya, meningkatkan kepatuhan regulasi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan meningkatkan ketahanan organisasi.

Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko. Struktur Manajemen Risiko terdiri atas Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya, UPR (Unit Pemilik Risiko), dan Inspektorat Utama. Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di tingkat Pimpinan Tinggi Madya. UPR terdiri dari pemilik risiko, koordinator manajemen risiko dan administrator manajemen risiko. Inspektorat Utama bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko.

Proses Manajemen Risiko terdiri atas tahapan komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian Risiko (identifikasi, analisis, dan evaluasi), penanganan Risiko, serta pemantauan dan reviu. Proses ini wajib dilaksanakan oleh setiap UPR dalam siklus berkelanjutan selama 1 tahun dan harus terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan.

(-)

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2017

Information

Regulation History

Revoked By

Regulatory Relationship

Policy Content

Transitional Provisions

Sanctions