Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2019

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji di Kabupaten Karanganyar agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar. Tanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji berada pada Pemerintah Daerah, yang meliputi pelayanan administrasi, kesehatan, akomodasi, dan transportasi.

Ketentuan Substansial:

Bupati membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya. PPIHD bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, perlindungan, pengendalian, dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah. PPIHD dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).

Pelayanan transportasi Jemaah Haji dari dan ke embarkasi/debarkasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai jadwal pemberangkatan dan pemulangan. Pelaksana transportasi Jemaah Haji ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi. Biaya pelayanan Jemaah Haji, termasuk biaya transportasi dan operasional, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perangkat Daerah terkait wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

(-)

(-)