[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","80ab36b5-e7ef-42fd-989b-11a84031a641","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019","number","5","year","2019","published_date","2019-10-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasuruan","place_of_enactment","Bangil","theme","Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

infrastruktur
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 No 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (3) huruf c dan Pasal 27 ayat (2) Undang–Undang Nomor\r\n26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 64, \tPasal 65 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten\r\nPasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun\r\n2009 -2029, perlu disusun bagian Wilayah Kabupaten Pasuruan yaitu Perkotaan Bangil dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bangil;\r\nb.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2038;\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;\r\nUU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;\r\nUU No 5 Tahun 1960;\r\nUU No 11 Tahun 1974;\r\nUU No 5 Tahun 1990;\r\nUU No 36 Tahun 1999;\r\nUU No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2004;\r\nUU No 28 Tahun 2002;\r\nUU No 25 Tahun 2004;\r\nUU No 38 Tahun 2004;\r\nUU No 23 Tahun 2007;\r\nUU No 24 Tahun 2007;\r\nUU No 26 Tahun 2007;\r\nUU No 30 Tahun 2007;\r\nUU No 18 Tahun 2008;\r\nUU No 20 Tahun 2008;\r\nUU No 1 Tahun 2009;\r\nUU No 10 Tahun 2009;\r\nUU No 22 Tahun 2009;\r\nUU No 25 Tahun 2009;\r\nUU No 30 Tahun 2009;\r\nUU No 41 Tahun 2009;\r\nUU No 11 Tahun 2010;\r\nUU No 1 Tahun 2011;\r\nUU No 4 Tahun 2011;\r\nUU No 12 Tahun 2011;\r\nUU No 2 Tahun 2012;\r\nUU No 3 Tahun 2014;\r\nUU No 7 Tahun 2014;\r\nUU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;\r\nUU No 37 Tahun 2014;\r\nPP No 9 Tahun 1987;\r\nPP No 40 Tahun 1996;\r\nPP No 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No 85 Tahun 1999;\r\nPP No 82 Tahun 2001;\r\nPP No 63 Tahun 2002;\r\nPP No 44 Tahun 2004;\r\nPP No 82 Tahun 2001;\r\nPP No 63 Tahun 2002;\r\nPP No 44 Tahun 2004;\r\nPP No 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No 60 Tahun 2009;\r\nPP No 15 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 44 Tahun 2009;\r\nPP No 16 Tahun 2005;\r\nPP No 36 Tahun 2005;\r\nPP No 20 Tahun 2006;\r\nPP No 34 Tahun 2006;\r\nPP No 50 Tahun 2007;\r\nPP No 21 Tahun 2008;\r\nPP No 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Tahun 2017;\r\nPP No 43 Tahun 2008;\r\nPP No 34 Tahun 2009;\r\nPP No 56 Tahun 2009;\r\nPP No 70 Tahun 2009;\r\nPP No 72 Tahun 2009;\r\nPP No 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 60 Tahun 2010;\r\nPP No 11 Tahun 2010;\r\nPP No 15 Tahun 2010;\r\nPP No 18 Tahun 2010;\r\nPP No 22 Tahun 2010;\r\nPP No 23 Tahun 2010;\r\nPP No 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 61 Tahun 2012;\r\nPP No 55 Tahun 2010;\r\nPP No 68 Tahun 2010;\r\nPP No 78 Tahun 2010;\r\nPP No 1 Tahun 2011;\r\nPP No 32 Tahun 2011;\r\nPP No 38 Tahun 2011;\r\nPP No 12 Tahun 2012;\r\nPP no 25 Tahun 2012;\r\nPP No 27 Tahun 2012;\r\nPP No 8 Tahun 2013;\r\nPP No 79 Tahun 2013;\r\nPP No 9 Tahun 2014;\r\nPP No 68 Tahun 2014;\r\nPP No 107 Tahun 2015;\r\nPP No 142 Tahun 2015;\r\nPP No 46 Tahun 2016;\r\nPP No 12 Tahun 2017;\r\nPerpres No 112 Tahun 2007;\r\nPerpres No 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No 148 Tahun 2015;\r\nPerpres No 87 Tahun 2014;\r\nPerpres No 3 Tahun 2016;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990;\r\nPeraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007;\r\nPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum\tNomor 16/PRT/M/2008;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008;\r\nPeraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor\r\n07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/ M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009;\r\n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2009;\r\nPeraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009;\r\nPeraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009;\r\nPeraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-II/2009;\r\nPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2010;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2010;\r\nPeraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2010;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010;\r\nPeraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010;\r\nPeraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010;\r\nPeraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011;\r\nPeraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011;\r\nPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011;\r\nPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan\tUmum\tNomor 03/PRT/M/2012;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2012 ;\r\nPeraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012;\r\nPeraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012;\r\nPeraturan Menteri Negara Lingkungan\tHidup Nomor 16 Tahun 2012;\r\nPeraturan Menteri Energi dan SDM Nomor 28 Tahun 2012;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012;\r\nPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013;\r\nPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015;\r\nPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016;\r\nPeraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016;\r\nPeraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M- IND/PER/6/2016;\r\nPeraturan Menteri\tPerindustrian Nomor\t40/M-IND/PER/6/2016;\r\nPeraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M- IND/PER/7/2016;\r\nPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 ;\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa\tTimur Nomor 10 Tahun 2007;\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008;\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008;\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009;\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010;\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011;\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012;\r\nPeraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014;\r\nPeraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014;\r\nPeraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2009;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n Penataan BWP Bangil diselenggarakan berdasarkan azas penataan ruang, meliputi : a. keterpaduan; b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan; c. keberlanjutan; d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e. keterbukaan;\r\nf. kebersamaan dan kemitraan; g. perlindungan kepentingan umum; h. kepastian hukum dan keadilan; dan i. akuntabilitas.\r\nRuang lingkup RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Bangil meliputi: a. lingkup materi; dan b. lingkup wilayah dan waktu perencanaan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038. Tujuan penataan adalah mewujudkan BWP Bangil sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pasuruan yang didukung oleh perdagangan, jasa, industri, dan perikanan berbasis minapolitan secara berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang meliputi pengembangan BWP Bangil sebagai pusat pemerintahan, pengembangan perdagangan dan jasa, pengembangan industri, pengembangan perikanan berbasis minapolitan, dan pembangunan berkelanjutan.\n\nRencana pola ruang mencakup konsep pengembangan BWP, pembagian sub BWP dan blok, serta penetapan zona dan subzona (lindung dan budidaya). Zona lindung terdiri dari perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), dan rawan bencana. Zona budidaya terdiri dari perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, sarana pelayanan umum, peruntukan lainnya, dan peruntukan khusus.\n\nRencana jaringan prasarana meliputi pengembangan jaringan pergerakan (jalan, pedestrian, angkutan, kereta api), energi/kelistrikan, telekomunikasi, air minum, drainase, air limbah, dan prasarana lain. Sub BWP I diprioritaskan penanganannya dengan tema optimalisasi fungsi perdagangan dan jasa. Ketentuan pemanfaatan ruang mencakup program perwujudan rencana pola ruang dan jaringan prasarana. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, ketentuan perizinan, serta insentif dan disinsentif. Peraturan zonasi menjadi pedoman pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap peruntukan ruang.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang di kawasan perkotaan Bangil, Kabupaten Pasuruan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua rencana terkait pemanfaatan ruang dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di kawasan perkotaan Bangil, Kabupaten Pasuruan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten Pasuruan dan RDTR BWP Bangil ini.","sanctions","1. Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau peraturan zonasi.\n2. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin, yang izinnya tidak berlaku lagi, maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASURUAN
PROVINCE OF EAST JAVA
REGIONAL REGULATION OF PASURUAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2019
CONCERNING
DETAILED SPATIAL PLAN AND ZONING REGULATIONS
FOR THE BANGIL URBAN AREA
PASURUAN REGENCY, 2018 - 2038

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASURUAN,

Considering :

that to implement the mandate of Article 14 paragraph (3) letter c and Article 27 paragraph (2) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Article 59 paragraph (1) of Government Regulation Number 15 of 2010 concerning the Implementation of Spatial Planning, Article 64, Article 65 and Article 70 of Regional Regulation of Pasuruan Regency Number 12 of 2010 concerning the Spatial Plan of Pasuruan Regency for 2009-2029, it is necessary to prepare a section of the Pasuruan Regency Area, namely the Bangil Urban Area, in the Detailed Spatial Plan and Zoning Regulations for the Bangil Urban Area;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=80ab36b5-e7ef-42fd-989b-11a84031a641","actionData","errors"]