For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024

Also known as: Perda Kabupaten Kerinci 6/2023 · Perda Kabupaten Kerinci No. 6 Tahun 2023 · Perda Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023

Status:
Active
Effective Date:21 Desember 2023Publication Date:21 Desember 2023
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024
LocationPemerintah Kabupaten Kerinci
Effective Date21 Desember 2023
Publication Date21 Desember 2023
Place of EnactmentSiulak

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci untuk Tahun Anggaran 2024. APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk menetapkan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Ketentuan Substansial:

  1. Pendapatan Daerah: Total pendapatan daerah adalah Rp. 1.206.340.839.923,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
  2. Belanja Daerah: Total belanja daerah adalah Rp. 1.262.463.778.104,- yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.
  3. Pembiayaan Daerah: Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan adalah Rp. 59.122.938.181,- dan pengeluaran pembiayaan adalah Rp. 3.000.000.000,-.
  4. Defisit: Terdapat defisit sebesar Rp. (56.122.938.181,-) yang ditutupi dengan pembiayaan netto sebesar Rp. 56.122.938.181,-.

Peraturan ini juga mengatur tentang keadaan darurat dan keperluan mendesak yang memungkinkan Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dengan tata cara perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada DPRD.

(-)

(-)