Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.01/2015

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.01/2007 tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Departemen Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam pengambilan keputusan Manajemen ASN di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM). Sistem ini dirancang untuk mendukung proses Manajemen ASN yang cepat dan tepat serta memberikan kemudahan layanan data dan informasi SDM bagi pengguna. Pengelolaan administrasi SDM dilakukan oleh Unit Pengelola SDM yang terdiri dari berbagai unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Sistem Informasi SDM ini memerlukan infrastruktur teknologi informasi yang disediakan oleh Unit Pengelola TIK dan harus terintegrasi dengan baik. Data SDM yang dikelola mencakup berbagai informasi penting tentang pegawai, dan pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala. Pengembangan sistem ini diarahkan pada integrasi dan peningkatan layanan berbasis teknologi informasi.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, segala bentuk Sistem Informasi SDM pada masing-masing unit eselon I harus menyesuaikan dengan Sistem Informasi SDM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

1. Pegawai ASN yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya kesalahan Data SDM/tidak melaporkan perubahan Data SDM dan menyerahkan dokumen pendukung/tidak melakukan pemutakhiran Data SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), yang berdampak pada kesalahan dalam pengambilan keputusan dan/atau menyebabkan kerugian keuangan negara, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. Unit Pengelola SDM yang dengan sengaja tidak melakukan pemutakhiran Data SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a yang berdampak pada kesalahan dalam pengambilan keputusan dan/atau menyebabkan kerugian keuangan negara, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.