[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","7f3f46aa-9ab5-4be5-b1fe-130d25c719b1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 22 Tahun 2004 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN\r\nPOLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG HARI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 22 Tahun 2004","number","22","year","2004","published_date","2004-04-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN\r\nPOLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG HARI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - KABUPATEN BATANG HARI
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2004/No. 22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN\r\nPOLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:	\n \n Dengan telah di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dna Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 serta ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari; \r\nPembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari berdasarkan Kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh daerah, Karakteristik Potensi dan Kebutuhan daerah dengan Memperhatikan aspek Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional, profesionalisme serta Visi dan Misi yang jelas dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah; \r\nBerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari; \n UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; PP No.6 Tahun 1998; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; PP No.9 Tahun 2003; Kepres No.44 Tahun 1999 \n Perda Ini Mengatur Mengenai Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari; Meliputi; Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi; Susunan Organisasi; Eselon, Pengangkatan Dan Pemberhentian; Tata Kerja \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2004. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;\r\n \n 8 hlmn;1 pnjelasan;1 lmpiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Batang Hari. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membentuk organisasi Satpol PP yang sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan sumber daya yang ada. Satpol PP memiliki tugas utama menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Secara substansial, peraturan ini mengatur:

Kedudukan Satpol PP sebagai kantor daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah.
Tugas Satpol PP dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
Fungsi Satpol PP dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.
Susunan organisasi Satpol PP yang terdiri dari Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Penyuluhan dan Penyidikan, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional, Kepala Seksi Pembinaan dan Kesamaptaan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
Eselon jabatan struktural di lingkungan Satpol PP.
Tata kerja Satpol PP yang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Peraturan ini juga mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Satpol PP.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BATANG HARI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 22 YEAR 2004
on
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURE OF THE OFFICE OF THE UNIT
PUBLIC ORDER POLICE OF BATANG HARI REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG HARI,

Considering / Whereas :

that with the enactment of Government Regulation Number 8 of 2003 on Guidelines for Regional Apparatus Organizations and Joint Decree of the Minister of State Empowerment of State Apparatus and the Minister of Home Affairs Number 01/SKB/M.PAN/4/2003 and Number 17 of 2003 on Guidelines for the Implementation of Government Regulation Number 8 of 2003 and Government Regulation Number 9 of 2003 as well as the provisions of Article 68 paragraph (1) of Law Number 22 of 1999 on Regional Government, it is necessary to stipulate the Organizational Structure and Work Procedure of the Office of the Public Order Police Unit of Batang Hari

","pdf_url","/proxy/pdf?id=7f3f46aa-9ab5-4be5-b1fe-130d25c719b1","actionData","errors"]