For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal

Also known as: Perda Kabupaten Kendal 11/2007 · Perda Kabupaten Kendal No. 11 Tahun 2007 · Perda Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007

Status:
Active
Effective Date:21 Juni 2007Publication Date:18 Juni 2007
Keuangan Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal
LocationPemerintah Kabupaten Kendal
Effective Date21 Juni 2007
Publication Date18 Juni 2007
Place of EnactmentKendal

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2003 Seri E No. 8).

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah yang merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini mengatur struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Peraturan ini juga mengatur mengenai penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akutansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Peraturan ini juga mengatur mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang berada pada Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah, yang kemudian dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

(-)