Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 73 Tahun 2025

Peraturan Bupati ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan di Kabupaten Bantul melalui pemberian perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian basah. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas pemberian insentif berupa pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi objek pajak lahan produksi pangan dan ternak.

Secara substansial, Bupati memberikan pembebasan PBB-P2 secara jabatan dengan ketetapan sebesar Rp0,00 kepada Wajib Pajak yang memiliki objek pajak berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Pertanian Basah, dengan pengecualian bagi tanah kalurahan. Pemberian pembebasan ini dilakukan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, verifikasi lapangan, dan penetapan. Proses inventarisasi dan identifikasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah bidang keuangan, sementara verifikasi lapangan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penerbitan SPPT.

Wajib Pajak penerima pembebasan memiliki kewajiban untuk memanfaatkan lahan sesuai peruntukan, memelihara kelestarian lingkungan, serta tidak mengalihfungsikan lahan menjadi non-pertanian. Selain itu, Wajib Pajak wajib melaporkan apabila terjadi alih fungsi lahan kepada instansi terkait melalui Lurah.