[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","ce05ed8b9625ca51d93e4f02294c80cc-7b5556aa70ceadba","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=ce05ed8b9625ca51d93e4f02294c80cc,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_127":123},"regulationId","7dfd411e-1b01-43c4-a7f9-d62406ffdf1e","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_124":-5,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":-5,"_56":-5,"_57":58,"_59":60,"_66":67,"_68":69,"_73":74,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 1 Tahun 2011","number","1","year","2011","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_61":58,"_62":63,"_64":65},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_61":67,"_62":70,"_71":72},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[75],{"_61":76,"_62":77,"_64":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Makassar","place_of_enactment","Makassar","theme","RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:	\n \n Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kota\r\nMakassar yang semakin besar dengan tingkat pertumbuhan\r\nyang tinggi serta kemajuan masyarakat dibidang teknologi\r\ntelekomunikasi yang terus meningkat sehingga kebutuhan\r\npembangunan menara telekomunikasi juga semakin\r\nmeningkat, maka dipandang perlu melakukan pengendalian\r\ndan menetapkan Retribusi Pengendalian Menara\r\nTelekomunikas, etribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah\r\njenis retribusi jasa umum yang dipungut berdasarkan UndangUndang\r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah, yang pada prinsipnya Pemerintah Daerah\r\nKota Makassar dapat memungut Retribusi Pelayanan\r\nPengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Makassar \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah Tingkat II di Sulawesi , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab\r\nUndang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa\r\nKonstruksi , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang\r\nTelekomunikas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan\r\nGedung ,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman\r\nModa, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan\r\nRuang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi\r\ndan Transaksi Elektronik , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan\r\nInformasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan\r\nPublik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang\r\nPerubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan\r\nKabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan\r\nkepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi\r\nSelatan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang\r\nPelaksanan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang\r\nPerubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota\r\nMakassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang\r\nPenyelenggaraan Telekomunikasi , Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota , Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang\r\nRencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang\r\nPengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan\r\nPerundang-undangan, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009\r\ntentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan\r\nPemerintah Kota Makassar \n RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[99],{"_100":101,"_102":103,"_44":104},"text","Perda Kota Makassar No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/304338/perda-kota-makassar-no-1-tahun-2024","2c4affad-784b-4efd-a496-a59661e28dd8","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=7dfd411e-1b01-43c4-a7f9-d62406ffdf1e","notFound","actionData","errors"]