For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Also known as: Perda Provinsi Kalimantan Selatan 6/2015 · Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 6 Tahun 2015 · Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2015

Status:
Active
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
LocationPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Effective Date-
Publication Date-
Place of EnactmentBanjarmasin

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp 4.793.164.631.015,94 dan belanja sebesar Rp 4.917.827.639.756,94, sehingga terdapat defisit sebesar Rp (124.663.008.741,00). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp 863.395.087.670,66 dan pengeluaran sebesar Rp 117.351.000.000,00, menghasilkan surplus sebesar Rp 746.044.087.670,66. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014 adalah Rp 621.381.078.929,66. Neraca per 31 Desember 2014 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp 10.728.332.295.263,30, jumlah kewajiban sebesar Rp 372.454.056.066,27, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp 10.355.878.239.197,00. Laporan arus kas mencatat saldo awal kas sebesar Rp 247.186.273.683,50 dan saldo akhir kas sebesar Rp 517.458.163.594,90. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Peraturan Gubernur akan mengatur lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(-)

(-)