Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 22 Tahun 2015 tentang Operasi Yustisi bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menjamin terlaksananya Peraturan Daerah di Kabupaten Konawe. Kebijakan ini memberikan pedoman, kejelasan, dan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan Operasi Yustisi oleh Pemerintah Daerah.
Operasi Yustisi dilaksanakan terhadap dugaan kejahatan atau pelanggaran hukum pidana yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, termasuk ketertiban jalan, lingkungan, hutan, sungai, jalur hijau, tempat umum, usaha, rekreasi, hiburan umum, sosial, kependudukan, dan bangunan. Operasi ini juga menyasar dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang mengandung unsur pidana.
Peraturan ini mengatur syarat pelaksanaan Operasi Yustisi, penetapan sasaran operasi, waktu operasi, penentuan cara bertindak (represif, kuratif, rehabilitasi), mobilisasi kekuatan, dukungan anggaran, serta pengawasan dan pengendalian. Asas pelaksanaan Operasi Yustisi meliputi koordinasi, legalitas, kewajiban, kebersamaan, akuntabilitas, profesionalitas, proaktif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, efektivitas, efisiensi, dan transparansi.
Peraturan ini juga mengatur pembentukan Tim Operasi Yustisi, susunan organisasi tim, tahapan dan tata cara pelaksanaan operasi penertiban secara paksa dan operasi penyidikan, termasuk pelaksanaan penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penyelesaian berkas perkara, penyerahan perkara, dan penghentian penyidikan.
on desktop.