Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengatur proses sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar dapat bekerja di luar negeri dengan aman dan terlindungi. Peraturan ini menetapkan persyaratan bagi CPMI, termasuk usia minimal, kompetensi, kesehatan, dan kepesertaan jaminan sosial. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang pendaftaran, seleksi, pemenuhan dokumen, orientasi pra pemberangkatan, dan pendataan sidik jari biometrik bagi CPMI. Proses pendaftaran dilakukan melalui sistem Sisnaker dan Sisko P2MI, dan melibatkan berbagai pihak seperti P3MI, perusahaan, dan pemerintah daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang kewajiban CPMI untuk mengikuti program Jaminan Sosial ketenagakerjaan dan memiliki Visa Kerja. Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) diwajibkan untuk memastikan CPMI siap secara mental dan pengetahuan sebelum bekerja di luar negeri. Pendataan sidik jari biometrik dilakukan untuk penerbitan E-PMI sebagai identitas resmi bagi CPMI.