[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","798ec82f-9289-41d7-bc88-743387a808ee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-06-24","effective_date","2014-06-16","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pamekasan","place_of_enactment","Pamekasan","theme","Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tenaga - kerja
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD No 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Daerah
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa diperlukan perlindungan untuk meningkatkan kualitas\r\nkehidupan dan kesejahteraan serta harkat martabat Tenaga\r\nKerja Indonesia Daerah sejak sebelum keberangkatan, selama\r\nbekerja, sampai tiba kembali di Daerah;\r\nb. bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia Daerah ke luar\r\nnegeri mempakan salah satu upaya untuk mengatasi\r\npengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja di dalam negeri\r\ndengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui\r\npeningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja;\r\nc. bahwa Tenaga Kerja Indonesia Daerah di luar negeri dengan\r\nsegala permasalahan yang dihadapi membutuhkan bantuan\r\nfasilitasi dan pelayanan dari Pemerintah Daerah; \n Mengingat: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2005; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VI/2007; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/XI/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008. \n Materi pokok: ASAS DAN TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN, PERLINDUNGAN CALON TKI, PENYULUHAN DAN PENDATAAN, PENDAFTARAN, PEREKRUTAN, SELEKSI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2014. \n 20 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Daerah (TKI Daerah) yang meliputi:

Asas dan Tujuan: Penempatan dan perlindungan TKI Daerah berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. Tujuannya adalah memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, menjamin perlindungan TKI sejak di dalam negeri hingga kembali ke tempat asal, serta meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
Hak dan Kewajiban: Calon TKI/TKI Daerah memiliki hak mendapatkan perlindungan, upah layak, jaminan hukum, keselamatan, informasi yang benar, dan naskah perjanjian kerja asli. Mereka wajib menaati peraturan, melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian, mengikuti program pembinaan, dan melaporkan keberadaan kepada Pemerintah Daerah.
Perlindungan TKI Daerah: Perlindungan meliputi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. PPTKIS bertanggung jawab memberikan perlindungan sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab memberikan perlindungan.
Penyuluhan dan Pendataan: Penyuluhan dilaksanakan oleh PPTKIS, BP3TKI, Dinas, UP3CTKI, atau lembaga terkait. Pendataan dilaksanakan oleh Pengantar Kerja pada Dinas atau petugas PPTKIS.
Pendaftaran, Perekrutan, Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan Kerja, dan Pemeriksaan Kesehatan: Pencari kerja harus mendaftar pada Dinas. Perekrutan didahului dengan pemberian informasi. Seleksi meliputi administrasi dan keterampilan. Calon TKI wajib memiliki kompetensi kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi wajib dilakukan.
Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja: PPTKIS wajib membuat perjanjian penempatan dengan calon TKI yang lulus seleksi. Hubungan kerja terjadi setelah perjanjian kerja disepakati.
Penempatan TKI Daerah: Penempatan dilakukan ke negara yang menjamin perlindungan TKI. Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan promosi. PPTKIS wajib melaporkan jumlah dan kondisi TKI yang ditempatkan.
Pemulangan: PPTKIS wajib mengurus kepulangan TKI ke daerah asal dalam hal perjanjian kerja berakhir, TKI bermasalah, atau sakit/meninggal dunia.
PPTKIS: Perusahaan yang akan menjadi PPTKIS wajib mendapat izin tertulis berupa SIPP-TKI dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap TKI Daerah.
Pelaporan dan Evaluasi: PPTKIS dan Kantor Cabang PPTKIS harus menyampaikan laporan rekapitulasi data tentang jenis pekerjaan atau jabatan TKI Daerah dan jumlah TKI Daerah yang direkrut secara berkala kepada Bupati/pejabat yang ditunjuk.
Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan terhadap penempatan TKI Daerah dilaksanakan oleh Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait. Pengawasan terhadap proses pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan TKI Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
Penyelesaian Sengketa: Dalam hal terjadi sengketa antara TKI Daerah dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara (skorsing), dan memberikan rekomendasi pencabutan izin operasional.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Pamekasan No. 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/344373/perda-kab-pamekasan-no-7-tahun-2025","e3ccfcb2-b50a-4852-8924-07cf96abb702","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PAMEKASAN

REGIONAL REGULATION
OF PAMEKASAN REGENCY
NUMBER 10 OF 2013
CONCERNING
PROTECTION OF
REGIONAL INDONESIAN LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PAMEKASAN,

\n\n \n \n

Considering:

that protection is needed to improve the quality of
life and welfare as well as the dignity of Regional Indonesian
Labor since before departure, during
work, until arriving back in the Region;
that the placement of Regional Indonesian Labor abroad
is one effort to overcome
unemployment and scarcity of employment opportunity in the country
by utilizing the international labor market through
improving the quality of workforce expertise;
that Regional Indonesian Labor abroad with
all the problems faced requires assistance
facilitation and services from the Regional Government;
that based on the considerations as intended in
letters a through c, it is necessary to form a Regional
Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=798ec82f-9289-41d7-bc88-743387a808ee","actionData","errors"]