For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 33 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 33 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2021

Also known as: Perda Kabupaten Tuban 33/2021 · Perda Kabupaten Tuban No. 33 Tahun 2021 · Perda Kabupaten Tuban Nomor 33 Tahun 2021

Status:
Active
Effective Date:6 Mei 2021Publication Date:6 Mei 2021
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2021
LocationPemerintah Kabupaten Tuban
Effective Date06 Mei 2021
Publication Date06 Mei 2021
Place of EnactmentTuban

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Bupati Tuban Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Bagi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Bupati ini mengubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 mengenai Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021. Perubahan tersebut terletak pada ketentuan Nomor Urut 6 Kolom 3 Nama SKPD, yang sebelumnya tidak disebutkan, diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

(-)

(-)