[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","0a7a27f5c09d31a48b9a4082dcb8392f-e82cd19018e2e8d8","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=0a7a27f5c09d31a48b9a4082dcb8392f,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_136":132},"regulationId","7961b750-bc70-4e39-914c-8e73de69f71b","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_133":-5,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_68":69,"_70":71,"_75":76,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":98,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023","number","168","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","2024-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_63":60,"_64":65,"_66":67},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_63":69,"_64":72,"_73":74},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[77],{"_63":78,"_64":79,"_66":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK-PPH
2023
Peraturan Menteri Keuangan NO. 168, BN.2023 (168)/74 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan 1/1dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai penghitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan dimaksud;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi belum menampung kebutuhan penyesuaian tarif pemotongan dan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7\r\nTahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan,\r\nJ asa, atau Kegiatan Orang Pribadi; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, UU Nomor 7 Tahun 1983, \tUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemotongan pajak dan penerima penghasilan, penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan, dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan pajak 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dan pengurangan yang diperbolehkan, penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan, penghasilan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara PNS anggota TNI, anggota Polri dan pensiunnya, saat terutang dan tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024. \n a. \tPeraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;\r\nb. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008\r\ntentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;\r\nc. \tPeraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang \tPenetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan\tPajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 951); dan\r\nd. \tPasal 5, Pasal 8, Bagian Pertama angka I, dan Bagian Kedua \tangka I Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak \t Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota\tTNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan\tyang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan \tBelanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2010 Nomor 601),\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n\r\n \n 74 hlm \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[99,105,108,110],{"_100":101,"_102":103,"_44":104},"text","PMK No. 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121109/pmk-no-102pmk0102016","3f9bb9e5-9efe-4480-8bb9-3d1975bf8d4b",{"_100":106,"_102":107},"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan","",{"_100":109,"_102":107},"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi",{"_100":111,"_102":107},"Pasal 5, Pasal 8, Bagian Pertama angka I, dan Bagian Kedua angka I Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=7961b750-bc70-4e39-914c-8e73de69f71b","notFound","actionData","errors"]