For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana, Prasarana Dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara

Also known as: Permendagri 18/2007 · Permendagri No. 18 Tahun 2007 · Permendagri Nomor 18 Tahun 2007

Status:
Inactive
Effective Date:26 Maret 2007Publication Date:26 Maret 2007
Standar & Pedoman TeknisPerizinan & Pelayanan Publik

Information

TypePeraturan Menteri Dalam Negeri
ThemeStandardisasi Sarana, Prasarana Dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara
LocationKementerian Dalam Negeri
Effective Date26 Maret 2007
Publication Date26 Maret 2007
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

(-)

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang standardisasi sarana, prasarana, dan pelayanan lintas batas antar negara. Latar belakangnya adalah pentingnya Pos Lintas Batas Tradisional dan Internasional sebagai pintu gerbang pemeriksaan yang strategis. Tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran, kenyamanan, dan keamanan para pelintas batas dengan menetapkan standar yang jelas, murah, mudah, efektif, dan efisien.

Ketentuan substansial mencakup:

  1. Pembangunan Pos Lintas Batas Tradisional dan Internasional di setiap tempat keluar/masuk wilayah negara.
  2. Persyaratan minimal unsur yang harus ada di Pos Lintas Batas, yaitu Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan.
  3. Spesifikasi bangunan Pos Lintas Batas Tradisional (minimal 100 m2 di atas tanah 1.000 m2) dan Internasional (minimal 600 m2 di atas tanah 5.000 m2), serta sarana dan prasarana penunjang seperti jalan, listrik, sanitasi, air bersih, telekomunikasi, dan perumahan pegawai.
  4. Pengelolaan Pos Lintas Batas Internasional oleh Gubernur dan Pos Lintas Batas Tradisional oleh Bupati/Walikota.
  5. Kewajiban Bupati/Walikota untuk melaporkan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Tradisional kepada Gubernur, dan Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
  6. Pendanaan pembangunan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Internasional dari APBN dan/atau APBD, serta Pos Lintas Batas Tradisional dari APBD.

(-)

(-)