Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016

(-)

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 ini mengatur tentang pengembalian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Lampung. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa urusan penyelenggaraan pendidikan menengah menjadi kewenangan daerah provinsi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

1. Kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengatur dan mengurus urusan pendidikan yang meliputi pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
2. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
4. Penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

Pemerintah Provinsi merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pendidikan menengah, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pendidikan menengah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pemerintahan Daerah Provinsi secara seksama melakukan inventarisasi personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pengalihan urusan kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi paling lambat bulan Desember 2016. 2. Serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi dilakukan sesuai dengan waktu dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan kewenangan pendidikan menengah oleh Gubernur dilakukan paling lambat bulan Juli 2017. 4. Pengganggaran penyelenggaraan kewenangan pendidikan menengah oleh Provinsi Lampung dimulai pada Tahun 2017.

(-)