For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.05/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Also known as: PMK 184/PMK.05/2016 · PMK No. 184/PMK.05/2016

Status:
Active
Effective Date:1 Desember 2016Publication Date:30 November 2016
Layanan Umum Pemerintah

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeTarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
LocationKementerian Keuangan
Effective Date01 Desember 2016
Publication Date30 November 2016
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Latar belakang peraturan ini adalah adanya usulan perubahan tarif layanan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah dibahas oleh Tim Penilai. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembagian tarif layanan menjadi dua kategori utama: Tarif Layanan Akademik dan Tarif Layanan Penunjang Akademik. Tarif Layanan Akademik meliputi seleksi ujian masuk, uang kuliah tunggal, pendidikan sarjana, pascasarjana, dan profesi. Sedangkan Tarif Layanan Penunjang Akademik mencakup penggunaan lahan, gedung, laboratorium, rumah sakit, pelatihan, konsultasi, dan percetakan. Peraturan ini juga mengatur bahwa tarif untuk mahasiswa sebelum angkatan 2014/2015 ditetapkan oleh Rektor dan tidak boleh melebihi tarif mahasiswa angkatan 2014/2015.

1. Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

(-)