Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2025

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 723) Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur organisasi dan tata kerja Komite, Unit Kerja Pendukung, dan Sekretariat Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Komite ISPO adalah lembaga nonstruktural yang bertugas menetapkan kebijakan umum, melakukan pengawasan, evaluasi, dan koordinasi terkait penyelenggaraan ISPO. Komite ini dibantu oleh Unit Kerja Pendukung (UKP ISPO) dan Sekretariat ISPO. UKP ISPO bertugas memberikan rekomendasi kebijakan, mengelola data, dan melakukan promosi terkait ISPO. Sekretariat ISPO menyediakan dukungan administrasi dan koordinatif. Pendanaan untuk pelaksanaan tugas ini berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan.

1. Sekretariat Dewan Pengarah ISPO yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2020 tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Sekretariat ISPO berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.

(-)