For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2013

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal

Also known as: Perda Kabupaten Ciamis 11/2013 · Perda Kabupaten Ciamis No. 11 Tahun 2013 · Perda Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2013

Status:
Active
Effective Date:22 Maret 2013Publication Date:22 Maret 2013
Transportasi Darat, Laut & UdaraPajak & Retribusi Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal
LocationPemerintah Kabupaten Ciamis
Effective Date22 Maret 2013
Publication Date22 Maret 2013
Place of EnactmentCiamis

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian tarif retribusi terminal berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian, dengan mempertimbangkan tarif pasar yang berlaku. Jika tarif pasar sulit diukur, tarif ditetapkan berdasarkan unsur biaya penyediaan jasa dan keuntungan yang dikehendaki. Selain itu, peraturan ini mengatur mekanisme pemungutan retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis, kupon, dan kartu langganan, yang hasilnya harus disetor bruto ke Kas Daerah. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas, dengan ketentuan waktu pembayaran yang berbeda untuk kendaraan yang masuk/parkir dan jasa penunjang terminal. Penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan STRD setelah didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran retribusi, serta penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(-)

(-)