Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak, memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mencegah segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, memberikan pelayanan kepada korban, serta meningkatkan kepedulian masyarakat. Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi pencegahan kekerasan, layanan terhadap korban, dan penguatan kelembagaan, yang diimplementasikan melalui Rencana Aksi Daerah. Upaya pencegahan kekerasan melibatkan Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, media massa, dan dunia usaha, dengan fokus pada sosialisasi, edukasi, pemetaan wilayah rawan, dan konseling. Korban kekerasan berhak atas perlindungan, informasi, pelayanan prima, penanganan berkelanjutan, kerahasiaan, pendampingan psikologis dan hukum, serta jaminan hak sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Anak korban kekerasan juga mendapatkan hak khusus untuk tumbuh dan berkembang, pelayanan dasar, perlindungan yang sama, bebas dari stigma, dan kebebasan sesuai hukum. Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Aman atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Pelayanan kepada korban meliputi pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, medikolegal, psikologis, dan pendampingan. Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Pelindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) untuk memberikan layanan khusus. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui Forum Pelindungan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat kabupaten, kapanewon, dan kalurahan. Masyarakat berperan serta dalam pelindungan melalui berbagai kegiatan, dan dunia usaha dilibatkan melalui sosialisasi dan bantuan. Pendanaan berasal dari APBD, APBKal, dan sumber lain yang sah. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan tujuan pelindungan perempuan dan anak.