For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 Tentang Persyaratan Teknis Dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan Dan/Atau Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Also known as: Permentan 89/Permentan/OT.140/12/2011 · Permentan No. 89/Permentan/OT.140/12/2011

Status:
Inactive
Effective Date:19 Maret 2012Publication Date:14 Desember 2011
Ketahanan Pangan & Pertanian

Information

TypePeraturan Menteri Pertanian
ThemePerubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 Tentang Persyaratan Teknis Dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan Dan/Atau Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
LocationKementerian Pertanian
Effective Date19 Maret 2012
Publication Date14 Desember 2011
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan dan/atau Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi risiko masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina dengan menetapkan kembali tempat-tempat pemasukan buah-buahan dan/atau sayuran buah segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengubah ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006.

Ketentuan Substansial: Perubahan utama dalam peraturan ini adalah penetapan tempat pemasukan buah-buahan dan/atau sayuran buah segar yang terdiri dari Pelabuhan Laut Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Bandar Udara Soekarno-Hatta di Jakarta, dan Pelabuhan Laut Makassar. Ketentuan lain dalam peraturan sebelumnya tetap berlaku.

1. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

(-)