Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 79).

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Latar belakang perubahan ini adalah karena beberapa ketentuan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, kondisi masyarakat, dan perkembangan perekonomian, serta adanya ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 terkait Izin Gangguan.

Perubahan meliputi penghapusan Retribusi Izin Gangguan dan penyesuaian struktur serta besaran tarif retribusi perizinan tertentu. Secara substansial, perubahan mencakup definisi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), objek retribusi IMB, jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB, serta struktur dan besaran tarif Retribusi IMB. Selain itu, dilakukan perubahan terkait Retribusi Izin Usaha Perikanan, termasuk objek dan jenis usaha yang dikenakan retribusi.

Peraturan ini juga mengatur struktur dan besaran tarif Retribusi IMB yang meliputi retribusi pembinaan penyelenggaraan pembangunan gedung dan retribusi administrasi IMB. Tarif dihitung berdasarkan luas lantai bangunan, indeks terintegrasi, tingkat kerusakan, dan harga satuan retribusi bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung. Indeks terintegrasi mempertimbangkan parameter seperti fungsi bangunan, klasifikasi, waktu penggunaan, risiko kebakaran, zonasi, lokasi, ketinggian bangunan, dan kepemilikan.

(-)

(-)