[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","724a8d2b-98ab-46dc-baf8-9bc0b25abefb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2023","number","156","year","2023","published_date","2023-12-27","effective_date","2023-12-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perguruantinggi
2023
Peraturan Menteri Keuangan NO. 156, BN.2023 (1061)/19 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
ABSTRAK:	\n \n a. \tbahwa untuk lebih mewujudkan tertib administrasi dan tertib \thukum, serta mengakomodir perkembangan pembentukan\tperguruan tinggi negeri badan hukum, Peraturan\t\tMenteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang \t\tTata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan\t\tTinggi Negeri Badan Hukum perlu diganti;\r\nb. \t\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam \thuruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan\ttentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, \tPeraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penetapan nilai kekayaan awal perguruan tinggi negeri badan hukum yang berasal dari satuan kerja perguruan tinggi negeri, penetapan nilai kekayaan awal perguruan tinggi badan hukum yang sejak awal pendiriannya ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, perubahan nilai kekayaan awal perguruan tinggi negeri badan hukum, pertimbangan penyelesaian atas permaslaahan aset dan kewajiban, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023. \n Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara penetapan Nilai Kekayaan Awal (NKA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan hukum, serta mengakomodir perkembangan pembentukan PTNBH, menggantikan peraturan sebelumnya.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Tahapan Penetapan NKA:** Proses penetapan NKA PTNBH meliputi pengusulan, penelitian, dan penetapan.\n2. **Penetapan NKA PTNBH yang Berasal dari Satker PTN:**\n * Pengajuan usulan oleh Menteri Teknis kepada Menteri Keuangan paling lambat 31 Juli Tahun Awal, dilengkapi dengan dokumen pelaporan keuangan Satker PTN, dokumen likuidasi Satker PTN, dokumen penutup Satker PTN, dokumen pembuka PTNBH, dan berita acara kesepakatan NKA.\n * Dokumen pelaporan keuangan Satker PTN terdiri atas LK SAP Tahun Akhir, LBKP Ekstrakomptabel, dan lembar pernyataan tanggung jawab.\n * Dokumen likuidasi Satker PTN terdiri atas berita acara serah terima dan laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban.\n * Dokumen penutup Satker PTN terdiri atas Neraca penutup dan LBKP Ekstrakomptabel penutup.\n * Dokumen pembuka PTNBH terdiri atas LPK pembuka, lembar pernyataan tanggung jawab, dan matriks perubahan standar akuntansi.\n3. **Penetapan NKA PTNBH yang Sejak Awal Pendiriannya Ditetapkan sebagai PTNBH:**\n * Pengajuan usulan oleh Menteri Teknis kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 September Tahun Awal, dilengkapi dengan surat persetujuan hibah BMN, naskah hibah dan berita acara serah terima, Keputusan Penghapusan BMN, dokumen pembuka PTNBH, dan berita acara kesepakatan NKA.\n * Dokumen pembuka PTNBH terdiri atas LPK pembuka dan lembar pernyataan tanggung jawab.\n4. **Perubahan NKA:** Dalam hal terdapat rekomendasi BPK yang menyatakan perlu penyesuaian, Menteri Teknis mengajukan usulan perubahan kepada Menteri Keuangan.\n5. **Pertimbangan Penyelesaian Masalah Aset dan Kewajiban:** PTNBH dapat meminta pertimbangan penyelesaian masalah aset dan kewajiban kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (untuk BMN) atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan (untuk aset selain BMN dan/atau kewajiban).","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, usulan penetapan/perubahan NKA PTNBH yang telah diajukan kepada Menteri namun belum ditetapkan, proses selanjutnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112796/pmk-no-108pmk062017","53c604b3-4a15-47a0-8a82-7ae0207486b5","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 156 OF 2023
CONCERNING
PROCEDURES FOR DETERMINING THE INITIAL ASSET VALUE
OF STATE UNIVERSITIES LEGAL ENTITY

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=724a8d2b-98ab-46dc-baf8-9bc0b25abefb","actionData","errors"]