For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 133/PMK.07/2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011 Serta Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2010

Also known as: PMK 133/PMK.07/2012 · PMK No. 133/PMK.07/2012

Status:
Inactive
Effective Date:9 Agustus 2012Publication Date:9 Agustus 2012
Ketentuan Perpajakan

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeAlokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011 Serta Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2010
LocationKementerian Keuangan
Effective Date09 Agustus 2012
Publication Date09 Agustus 2012
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

(-)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.07/2012 ini bertujuan untuk menetapkan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011, serta alokasi kurang bayar DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk tahun anggaran 2010. Kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan alokasi DBH yang belum dibagihasilkan kepada daerah akibat kesalahan penyaluran, selisih kurang antara alokasi definitif dengan realisasi penerimaan, atau kurangnya pagu DBH. Alokasi kurang bayar DBH PBB dan BPHTB ini dibagikan kepada pemerintah pusat dan daerah dengan rincian yang tercantum dalam lampiran peraturan ini. Penyaluran alokasi ini harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember 2012 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(-)

(-)