For the best experience, open
on desktop.
on desktop.on desktop.Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Also known as: Perda Kabupaten Brebes 10/2015 · Perda Kabupaten Brebes No. 10 Tahun 2015 · Perda Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia, mempertahankan kearifan lokal, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten memiliki tugas dan wewenang dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya, termasuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan, meningkatkan kesadaran masyarakat, mengembangkan kebijakan, menyelenggarakan penelitian dan promosi, memfasilitasi pemanfaatan, menanggulangi bencana, dan mengalokasikan dana. Pemerintah Kabupaten juga berwenang menetapkan etika pelestarian, mengkoordinasikan pelestarian, menghimpun data, menetapkan peringkat dan status Cagar Budaya, membuat peraturan pengelolaan, menyelenggarakan kerja sama, melakukan penyidikan pelanggaran hukum, mengelola kawasan Cagar Budaya, mengembangkan kebijakan sumber daya manusia, memberikan penghargaan, memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya, melakukan pengelompokan Cagar Budaya, menetapkan batas situs dan kawasan, menghentikan proses pemanfaatan ruang atau pembangunan yang merusak Cagar Budaya, serta menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengelolaan Cagar Budaya Daerah.
Perlindungan Cagar Budaya meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya, serta dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi. Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian, agama, kebudayaan, pariwisata, dan/atau dunia usaha.