For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak

Also known as: PP 17/2025 · PP No. 17 Tahun 2025 · PP Nomor 17 Tahun 2025

Status:
Active
Effective Date:27 Maret 2025Publication Date:27 Maret 2025
Teknologi, Media & TelekomunikasiPerlindungan Data Pribadi & Keamanan SiberHak Asasi Manusia

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemeTata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak
LocationPemerintah Pusat
Effective Date27 Maret 2025
Publication Date27 Maret 2025
Place of EnactmentJakarta

Peraturan ini mencabut: 1. (-) Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dalam penggunaan sistem elektronik, dengan menetapkan tata kelola yang harus dipatuhi oleh penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak, termasuk privasi dan keamanan data pribadi. Mereka harus menerapkan teknologi dan langkah operasional untuk melindungi anak dari tahap pengembangan hingga penyelenggaraan sistem elektronik. Penyelenggara juga harus menyediakan informasi batasan usia, mekanisme verifikasi pengguna anak, dan pelaporan penyalahgunaan. Selain itu, mereka harus mendapatkan persetujuan orang tua atau wali sebelum anak dapat menggunakan produk, layanan, dan fitur yang disediakan. Penyelenggara dilarang menggunakan praktik terselubung yang dapat membahayakan anak dan harus memastikan bahwa pihak yang bekerja sama dengan mereka memenuhi ketentuan perlindungan anak.

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur, wajib menyesuaikan dengan ketentuan tata kelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, atau pemutusan akses.
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 17 OF 2025
CONCERNING
GOVERNANCE OF ELECTRONIC SYSTEM ADMINISTRATION IN
CHILD PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
Considering:
  1. that to implement the provisions of Article 16A paragraph (5) and
    Article 16B paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, it is necessary to stipulate a Government Regulation on the Governance of Electronic System Administration in Child Protection;
In view of:
  1. Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
  2. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 58, Supplement to the State Gazette of the
Locked content

Continue with Full Access

Activate your Veritask subscription for full access to Veritask AI premium features.