For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2011

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011

Also known as: PMK 206/PMK.07/2011 · PMK No. 206/PMK.07/2011

Status:
Active
Effective Date:12 Desember 2011Publication Date:12 Desember 2011
Kompensasi & Tunjangan PejabatStandar & Pedoman Teknis

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011
LocationKementerian Keuangan
Effective Date12 Desember 2011
Publication Date12 Desember 2011
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran dan pembayaran Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) pada tahun anggaran 2011. Hal ini dilakukan dengan mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya, yaitu Nomor 72/PMK.07/2011.

Ketentuan Substansial: Perubahan mencakup ketentuan mengenai optimalisasi penyerapan dana, penambahan pagu pendanaan antar triwulan, dan perhitungan dana yang belum tersalur. Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pembayaran secara semesteran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan ini menjadi dasar pertimbangan dalam rekonsiliasi data dan penyusunan rencana alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya. Jika Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan, sanksi berupa penundaan penyaluran dana akan dikenakan.

(-)

1. Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Semester Kedua dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Triwulan Pertama tahun anggaran berikutnya.