Peraturan Walikota (Perwali) Kota Serang Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Wali Kota ini menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota. BPBD dipimpin oleh Kepala BPBD yang dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah.

Tugas utama BPBD meliputi penetapan pedoman penanggulangan bencana, standardisasi penyelenggaraan, penyusunan peta rawan bencana, prosedur tetap penanganan bencana, serta pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan. BPBD menjalankan fungsi perumusan kebijakan dan pengoordinasian kegiatan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu.

Struktur organisasi BPBD terdiri atas Kepala, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membawahi Sekretariat (termasuk Subbagian Umum dan Kepegawaian), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Setiap unit memiliki fungsi spesifik dalam mendukung manajemen bencana, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Pendanaan operasional BPBD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber pembiayaan lain yang sah.