Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2025

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024, yang mengatur tugas dan fungsi BMKG dalam modifikasi cuaca. Tujuannya adalah untuk memastikan penyelenggaraan modifikasi cuaca dilakukan dengan prinsip keselamatan, keberlanjutan, dan kepentingan nasional.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara BMKG dan pihak lain dalam pelaksanaan modifikasi cuaca. Pelaksana modifikasi cuaca dapat berupa BMKG, lembaga penelitian, perguruan tinggi, badan hukum Indonesia, dan warga negara Indonesia. Pengguna modifikasi cuaca meliputi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan perorangan. Pelaksana selain BMKG harus memiliki tanda daftar dari BMKG. Modifikasi cuaca dapat dilakukan untuk berbagai tujuan seperti pencegahan bencana hidrometeorologi, peningkatan kualitas udara, dan mendukung acara strategis kenegaraan. Penyelenggaraan modifikasi cuaca melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan persetujuan dan supervisi dari BMKG.