Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mengatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komnas HAM. Latar belakang pembentukan JDIH adalah untuk mewujudkan hak memperoleh informasi sebagai hak asasi manusia dan mendukung keterbukaan informasi publik.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

1. Pembentukan dan pengelolaan JDIH Komnas HAM, yang terdiri dari Pembina (Pimpinan, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM) dan Pelaksana (Biro yang membidangi hukum).
2. Tugas dan fungsi Pembina JDIH, antara lain bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan JDIH, memberikan bimbingan, menyediakan sarana dan prasarana, serta melakukan pengawasan dan evaluasi.
3. Tugas dan fungsi Pelaksana JDIH, antara lain menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum, membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi, mengelola sarana dan prasarana JDIH, melaksanakan evaluasi, dan menyampaikan laporan.
4. Mekanisme pengumpulan data dan bahan dokumentasi dan informasi hukum yang menjangkau setiap biro dan kantor Perwakilan Komnas HAM.
5. Sumber pembiayaan JDIH yang berasal dari DIPA Komnas HAM dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(-)

(-)