Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2019 ini bertujuan untuk mengatur komponen biaya dan pendapatan yang diperhitungkan dalam kegiatan pelayanan publik kapal perintis. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya subsidi dan mempersiapkan angkutan perintis menjadi komersial secara bertahap. Ketentuan substansial dari peraturan ini meliputi perhitungan komponen biaya operasional kapal perintis yang terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap mencakup gaji anak buah kapal, asuransi kapal, dan perawatan kapal, sedangkan biaya tidak tetap mencakup bahan bakar minyak, pelumas, dan jasa kepelabuhanan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur komponen pendapatan yang diperoleh dari penumpang dan muatan barang, serta pendapatan lainnya seperti sewa ruangan dan paket wisata. Peraturan ini menetapkan bahwa perhitungan biaya dan pendapatan harus memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, kewajaran, dan akuntabilitas.