Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (PK-TJSL) di Kabupaten Indramayu. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan dan menyelaraskan pelaksanaan PK-TJSL dengan program pemerintah daerah. Tujuannya adalah memberikan arah, kebijakan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan PK-TJSL agar tercipta hubungan yang serasi antara perusahaan dan lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat, melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan hidup serta ekosistem untuk pembangunan berkelanjutan. Ketentuan substansial mencakup kewajiban bagi setiap perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan PK-TJSL, dengan program yang diselaraskan dengan kegiatan pembangunan daerah di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, seni budaya, olahraga, agama, ketenagakerjaan, dan ekonomi. Peraturan ini juga mengatur mekanisme penyaluran PK-TJSL, yang meliputi perencanaan oleh perusahaan dengan koordinasi bersama Bupati, pelaporan pelaksanaan kepada Bupati, dan pembentukan Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk membantu koordinasi. Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan PK-TJSL, serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memenuhi ketentuan.

(-)

1. Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban PK-TJSL dapat dikenakan sanksi administratif. 2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. 3. Selain sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.