For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 14 Tahun 2004

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2004 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN KAWIN SUNTIK/INSEMINASI BUATAN (IB)

Also known as: Perda Kabupaten Kerinci 14/2004 · Perda Kabupaten Kerinci No. 14 Tahun 2004 · Perda Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2004

Status:
Active
Effective Date:26 Mei 2004Publication Date:18 Mei 2004
Pelayanan KesehatanPajak & Retribusi Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeRETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN KAWIN SUNTIK/INSEMINASI BUATAN (IB)
LocationPemerintah Kabupaten Kerinci
Effective Date26 Mei 2004
Publication Date18 Mei 2004
Place of EnactmentSiulak

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan hewan dan kawin suntik/inseminasi buatan (IB) di Kabupaten Kerinci. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mutu kesehatan hewan yang dikonsumsi masyarakat, serta meningkatkan populasi ternak melalui IB.

Ketentuan substansial mencakup:

  1. Nama retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kawin Suntik/Inseminasi Buatan (IB).
  2. Objek retribusi adalah hewan untuk pelayanan kesehatan dan ternak besar (sapi/kerbau) untuk IB.
  3. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan layanan tersebut.
  4. Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
  5. Tarif retribusi didasarkan pada jenis pelayanan, jenis hewan, dan jumlah hewan, dengan prinsip memperoleh keuntungan yang layak.
  6. Struktur tarif ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan, dan jumlah hewan. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
  7. Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan diberikan.
  8. Wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD).
  9. Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
  10. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).
  11. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
  12. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDKBT, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
  13. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

(-)

1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).