Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten dati II Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1993 Nomor 18 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 103); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10 Seri E) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mendorong produktivitas perusahaan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan daerah dalam rangka otonomi daerah, dengan memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal melalui penyertaan modal pada Perusahaan Daerah.

Tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan produktivitas perusahaan daerah, menggali sumber pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pemanfaatan kekayaan daerah. Prinsip penyertaan modal daerah adalah saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan perusahaan daerah, dengan mengedepankan prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk penempatan modal pada perusahaan daerah, yang dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta dapat berupa pembelian saham. Penyertaan modal daerah dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPRD. Sebelum penyertaan modal, dilakukan kajian terhadap kemampuan keuangan daerah, tingkat kesehatan perusahaan daerah, dan penilaian aset oleh lembaga independen.

Penyertaan modal daerah yang berupa uang dianggarkan dalam APBD, dan nominalnya ditetapkan oleh Bupati. Jangka waktu penyertaan modal daerah adalah 5 tahun, yang dapat diperpanjang setelah evaluasi, kecuali untuk lembaga keuangan yang memerlukan pemenuhan modal dasar. Perusahaan Daerah yang menerima penyertaan modal berkewajiban memberikan pembagian laba (dividen) kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah. Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah.

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Penyertaan Modal Daerah yang sudah diberikan kepada Perusahaan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, diperhitungkan dan dinyatakan tetap berlaku.

(-)