Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 menetapkan pedoman penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta menanggulangi eksternalitas negatif dari industri hasil tembakau.

Secara substansial, DBH CHT dialokasikan untuk mendanai program di bidang kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan. Bidang kesejahteraan masyarakat mencakup peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, dan pembinaan lingkungan sosial. Bidang penegakan hukum difokuskan pada sosialisasi ketentuan cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sementara itu, bidang kesehatan diprioritaskan untuk pelayanan kesehatan, penyediaan sarana fasilitas kesehatan, serta pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk.

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH CHT yang diselaraskan dengan program kerja daerah dan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait. Proporsi penggunaan dana ditetapkan sebesar 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 10% untuk penegakan hukum, dan 40% untuk kesehatan. Kepala Daerah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam RKP DBH CHT, termasuk kewajiban penyampaian laporan realisasi penggunaan dana kepada Menteri Keuangan.