Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2019

(-)

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat pada tahun 2019.

Latar Belakang dan Tujuan:

Pelimpahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta meningkatkan efektivitas peran dan posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Ketentuan Substansial:

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada 33 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Urusan yang dilimpahkan meliputi:

1. Bidang Kehutanan: Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan, Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura), dan Koordinasi Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
2. Bidang Lingkungan Hidup: Pembinaan Kinerja Pengelolaan Industri.

Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan sebagai pelaksana urusan yang dilimpahkan. Gubernur juga menetapkan perangkat pengelola keuangan. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dibiayai oleh bagian anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019.

Gubernur wajib melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan pada akhir tahun kepada Menteri. Laporan meliputi aspek manajerial (realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala) dan aspek akuntabilitas (laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pembinaan teknis dan administrasi serta pengawasan fungsional atas pelaksanaan Dekonsentrasi.

(-)

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi penerima dana Dekonsentrasi yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan. 2. Penghentian pembayaran dapat dilakukan apabila SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan tiga bulanan secara berturut-turut atau ditemukan penyimpangan.