[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","6dbf9c56-f9ab-4a22-9cfb-b81e7483a826","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2022","number","6","year","2022","published_date","2022-08-18","effective_date","2022-08-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan produk hukum
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2022/NOMOR.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang \r\naman, tertib, sejahtera dan berkeadilan serta dalam rangka\r\nmenjamin kepastian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah\r\ndalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi\r\ndaerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut\r\nperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Daerah\r\nmembentuk Peraturan Daerah dan peraturan teknis serta\r\npenetapan turunannya, yang disusun berdasarkan cara dan\r\nmetode yang pasti, baku dan standar, sehingga tidak\r\nbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang\r\nlebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam\r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas\r\ndan wewenang setiap unsur penyelenggara pemerintahan\r\ndaerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan\r\nkebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan \r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan \r\nKedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan \r\nperaturan perundang-undangan beserta peraturan\r\npelaksanaannya, pengaturannya masih bersifat umum,\r\nsehingga perlu disusun peraturan yang lebih teknis sebagai\r\npedoman dalam pembentukan produk hukum Daerah; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk\r\nHukum Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Produk Hukum Daerah\r\nBab III Perencanaan\r\nBab IV Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan\r\nBab V Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan\r\nBab VI Pembahasan Produk Hukum Daerah\r\nBab VII Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan\r\nBab VIII Evaluasi Raperda\r\nBab IX Noreg\r\nBab X Penetapan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi\r\nBab XI Pembatalan Peraturan Bupati dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\nBab XII Klarifikasi Perda\r\nBab XIII Penyebarluasan\r\nBab XIV Partisipasi Masyarakat\r\nBab XV Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah\r\nBab XVI Ketentuan Lain-Lain\r\nBab XVII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022. \n 134 hlm \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini merupakan peraturan baru yang belum ada sebelumnya yang mengatur mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah.

","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini mengatur beberapa hal pokok sebagai berikut:

Persyaratan Kegiatan: Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan pembentukan produk hukum daerah antara lain:

Setiap Raperda harus disertai dengan Naskah Akademik dan penjelasan yang jelas mengenai latar belakang dan tujuan.
Melibatkan masyarakat dalam perumusan melalui konsultasi publik dan menerima masukan secara lisan dan/atau tertulis.
Pengundangan produk hukum dilakukan dalam Lembaran Daerah agar memiliki daya ikat hukum.

Penambahan Ketentuan Baru: Ketentuan baru terkait mekanisme pendaftaran dan pengumuman Raperda kepada masyarakat.
Perubahan Dalam Substansi Kewenangan: Bupati dan DPRD memiliki tanggung jawab lebih jelas dalam pembentukan dan pengesahan Raperda.
Pembatalan Peraturan Lama: Peraturan ini mengatur tentang pencabutan peraturan sebelumnya yang berkaitan.

","transitional_provisions","

Tidak ada ketentuan peralihan yang diatur dalam Peraturan ini.

","sanctions","

Peraturan ini mencakup sanksi administratif dan pidana:

Sanksi Administratif: 1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pencabutan izin; 4. Denda administratif.
Sanksi Pidana: Memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY

BUPATI GROBOGAN

CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY

NUMBER 6 OF 2022

CONCERNING

PROCEDURES FOR THE FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=6dbf9c56-f9ab-4a22-9cfb-b81e7483a826","actionData","errors"]