Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan ini merupakan peraturan baru yang belum ada sebelumnya yang mengatur mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah.

Peraturan ini mengatur beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Persyaratan Kegiatan: Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan pembentukan produk hukum daerah antara lain:
• Setiap Raperda harus disertai dengan Naskah Akademik dan penjelasan yang jelas mengenai latar belakang dan tujuan.
• Melibatkan masyarakat dalam perumusan melalui konsultasi publik dan menerima masukan secara lisan dan/atau tertulis.
• Pengundangan produk hukum dilakukan dalam Lembaran Daerah agar memiliki daya ikat hukum.
2. Penambahan Ketentuan Baru: Ketentuan baru terkait mekanisme pendaftaran dan pengumuman Raperda kepada masyarakat.
3. Perubahan Dalam Substansi Kewenangan: Bupati dan DPRD memiliki tanggung jawab lebih jelas dalam pembentukan dan pengesahan Raperda.
4. Pembatalan Peraturan Lama: Peraturan ini mengatur tentang pencabutan peraturan sebelumnya yang berkaitan.

Tidak ada ketentuan peralihan yang diatur dalam Peraturan ini.

Peraturan ini mencakup sanksi administratif dan pidana:

• Sanksi Administratif: 1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pencabutan izin; 4. Denda administratif.
• Sanksi Pidana: Memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.