For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Also known as: Perda Kota Tomohon 2/2017 · Perda Kota Tomohon No. 2 Tahun 2017 · Perda Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2017

Status:
Active
Effective Date:5 Juli 2017Publication Date:5 Juli 2017
Ganti Rugi Kerugian Negara

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeTata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
LocationPemerintah Kota Tomohon
Effective Date05 Juli 2017
Publication Date05 Juli 2017
Place of EnactmentTomohon

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan landasan pengaturan yang jelas apabila terdapat kerugian daerah yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang secara langsung menyebabkan kerugian daerah. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup: 1. **Pembentukan Tim dan Majelis:** Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah untuk memproses dan memberikan pertimbangan dalam penyelesaian kerugian daerah. 2. **Prosedur Verifikasi dan Pemeriksaan:** Tata cara verifikasi informasi kerugian daerah, pemeriksaan oleh TPKD, dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan. 3. **Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian:** Mekanisme penyelesaian melalui penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), atau melalui Majelis. 4. **Penentuan Nilai Kerugian:** Dasar penentuan nilai kerugian daerah berdasarkan nilai buku atau nilai wajar. 5. **Penagihan dan Penyetoran:** Prosedur penagihan dan penyetoran ganti kerugian daerah ke kas daerah. Peraturan ini juga mengatur mengenai tuntutan ganti kerugian terhadap bendahara, kadaluwarsa tuntutan ganti kerugian, dan ketentuan peralihan.

1. Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Bendahara yang sedang dilaksanakan diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. 2. Tuntutan Ganti Kerugian dan Tuntutan Ganti Kerugian Bendahara Terhadap Bendahara yang belum di proses, penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

(-)