[{"_1":2,"_147":-5,"_148":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","b8df93fe92abacb95ed114e9caf29c0d-311c353876edd882","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=b8df93fe92abacb95ed114e9caf29c0d,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_146":142},"regulationId","6c1970d1-2097-4ee7-968d-ba495ac04f6b","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_143":-5,"_144":145},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_68":69,"_70":71,"_75":76,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":98,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_132":133,"_134":135,"_136":137,"_138":139,"_140":-5,"_141":142},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011","number","3","year","2011","published_date","2011-03-10","effective_date","2012-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_63":60,"_64":65,"_66":67},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_63":69,"_64":72,"_73":74},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[77],{"_63":78,"_64":79,"_66":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan","place_of_enactment","Palembang","theme","Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak-daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2011/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Dengan terbitnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda No. 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor beserta perubahannya, Perda Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Perda Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Perda No. 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan beserta perubahannya perlu diadakan penyesuaian dengan membentuk peraturan daerah baru. Untuk itu perlu menetapkan perda ini. \n Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PERDA No. 8 Tahun 2008. \n Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, jenis pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif, pemungutan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, keringanan dan pembebasan, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, bagi hasil pajak, ketentuan khusus, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012. \n Mencabut Perda Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 13 Tahun 2010, Perda Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Perda Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, \r\nPerda No. 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 17 Tahun 2002 \n Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur \n 34 hlm \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[99,105,108,110,112],{"_100":101,"_102":103,"_44":104},"text","PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37059/perda-prov-sumatera-selatan-no-13-tahun-2010","393a0e29-548e-44ab-a1f0-c6af52f3abf0",{"_100":106,"_102":107},"Perda Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor","",{"_100":109,"_102":107},"Perda Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air",{"_100":111,"_102":107},"Perda Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air",{"_100":113,"_102":107},"Perda No. 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 17 Tahun 2002","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[124,128],{"_100":125,"_102":126,"_44":127},"PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/196342/perda-prov-sumatera-selatan-no-11-tahun-2021","ef5e948c-e547-498f-8ab0-d836c1ebb966",{"_100":129,"_102":130,"_44":131},"PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/175741/perda-prov-sumatera-selatan-no-9-tahun-2017","f2d2b3b3-46a8-48f3-9a3d-43296b3bc9b0","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=6c1970d1-2097-4ee7-968d-ba495ac04f6b","notFound","actionData","errors"]