For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2011

Also known as: Perda Kabupaten Brebes 13/2011 · Perda Kabupaten Brebes No. 13 Tahun 2011 · Perda Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2011

Status:
Active
Effective Date:16 November 2011Publication Date:16 November 2011
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2011
LocationPemerintah Kabupaten Brebes
Effective Date16 November 2011
Publication Date16 November 2011
Place of EnactmentBrebes

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 1).

Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2011. Perubahan ini meliputi peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp. 74.204.751.000,- sehingga total pendapatan menjadi Rp. 1.376.669.733.000,-. Belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 74.349.884.000,- sehingga total belanja menjadi Rp. 1.502.952.821.000,-, yang mengakibatkan defisit setelah perubahan sebesar Rp. 126.283.088.000,-. Pembiayaan daerah mengalami perubahan pada penerimaan dan pengeluaran, dengan jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp. 126.283.088.000,-. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mengalami peningkatan, terutama dari pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dana Perimbangan juga meningkat, terutama dari Dana Bagi Hasil. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat signifikan, terutama dari dana penyesuaian dan otonomi khusus. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mengalami peningkatan, terutama pada belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Belanja langsung juga meningkat, terutama pada belanja pegawai dan belanja modal. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) dan pengeluaran untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

(-)

(-)