For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Hari Muntok White Pepper, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Lada

Also known as: Perda Kabupaten Bangka Barat 10/2016 · Perda Kabupaten Bangka Barat No. 10 Tahun 2016 · Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2016

Status:
Active
Effective Date:21 November 2016Publication Date:21 November 2016
Ketahanan Pangan & Pertanian

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeHari Muntok White Pepper, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Lada
LocationPemerintah Kabupaten Bangka Barat
Effective Date21 November 2016
Publication Date21 November 2016
Place of EnactmentMentok

(-)

Peraturan Daerah ini menetapkan Hari Muntok White Pepper di Kabupaten Bangka Barat sebagai momentum semangat dan komitmen petani lada. Hari Muntok White Pepper diperingati setiap tanggal 26 Mei dan dirayakan setiap tahun oleh instansi pemerintah dan masyarakat. Tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani lada adalah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani, meningkatkan kesejahteraan, menyediakan prasarana dan sarana pertanian, memberikan kepastian usaha, melindungi petani dari fluktuasi harga dan gagal panen, meningkatkan kapasitas petani, dan menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian.

Lingkup pengaturan meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat. Strategi perlindungan petani dilakukan melalui prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, pengendalian harga, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen, sistem peringatan dini dampak perubahan iklim, dan asuransi pertanian. Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem pemasaran, konsolidasi lahan, penyediaan fasilitas pembiayaan, akses ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan kelembagaan petani.

Peraturan Bupati yang mengatur teknis pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani lada wajib dikonsultasikan dengan DPRD sebelum disahkan.

(-)

(-)