Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diterbitkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait program Merdeka Belajar, yang menekankan pada kemudahan akses belajar, peningkatan kualitas konten, dan pembelajaran terintegrasi untuk mengakselerasi peningkatan kualitas SDM nasional dan daya saing industri dalam negeri. Tujuannya adalah untuk mendorong keterlibatan instansi pemerintah dan pengembang lokal dalam penyiapan konten dan media pembelajaran, serta memberikan prioritas kepada pengembang lokal untuk berpartisipasi.
Instansi pemerintah didorong untuk menyiapkan konten dan media pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman ASN dan/atau masyarakat atas program/kebijakan pemerintah dan pengembangan kompetensi ASN. Lembaga Administrasi Negara bertanggung jawab atas konten manajemen dan kepemimpinan, Kementerian Komunikasi dan Informatika atas transformasi pola pikir digital, dan kementerian/lembaga/pemda sesuai kewenangannya (contoh: BPIP untuk Kebhinekaan, Pancasila, dan Revolusi Mental). Dalam penyiapan konten, instansi pemerintah agar menggunakan pengembang lokal dan/atau swakelola. Media pembelajaran dapat berupa gim, modul, video e-learning, media interaktif, dan lainnya. Lembaga Administrasi Negara juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembagian domain learning/konten pembelajaran yang disiapkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Konten pembelajaran diharapkan mudah diakses oleh ASN dan/atau masyarakat.
on desktop.